Tuesday, October 1, 2013

Kontroversi dan Manipulasi G30S (PKI)


Tepat 48 tahun yang lalu, bangsa Indonesia mengalami pesristiwa yang dikemudian hari akan merubah arah perjalanan Indonesia, yaitu Gerakan 30 September (para pelaku menamakan sendiri gerakannya, tanpa disingkat). Tapi, sekarang mungkin tidak banyak orang yang mengingat peristiwa itu, jarang yang memasang bendera setengah tiang di depan rumah atau  bahkan di depan kantor pemerintahan sebagai bentuk rasa nasionalisme, dan juga sebagai fakta historis, bahwa ada 7 Perwira Tinggi TNI yang terbunuh oleh gerakan ini. Lebih menakutkan lagi peristiwa sesudahnya, yaitu terbunuhnya warga -angka minimal 500.000 orang terbunuh- yang dianggap sebagai anggota PKI.
Peristiwa Gerakan 30 September 1965 boleh dikatakan sebagai persitiwa sejarah yang paling banyak menimbulkan kontroversi sampai sekarang. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari para petinggi Angkatan Darat (AD) diculik dan beberapa objek vital seperti RRI dan Telkom diduduki oleh pasukan militer (Batalion 454 Diponegoro, Batalion 530 Brawidjaja, dan pasukan Kehormatan Pengawal Presiden Cakrabirawa) yang dipimpin oleh Untung, Latif, Sujono, Pono, dan Sjam Kammaruzaman. Menurut Asvi Warman Adam (2010: 59) salah satu ciri konflik 1965 adalah memanfaatkan sejarah untuk mengawetkan konflik.
Berkaitan dengan G30S, banyak teori yang diungkapkan oleh para ahli berkaitan dengan peristiwa kudeta tersebut. Pemahaman yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan peristiwa seputar G30S selama ini adalah bahwa yang menjadi dalang peristiwa tersebut adalah PKI. Hal ini terutama didukung dengan adanya buku tentang peristiwa G30S yang diterbitkan oleh Kesekretariatan Negara atau yang sering disebut dengan “Buku Putih”  Sekretariat Negara pada tahun 1994. Dengan adanya pendapat-pendapat baru berkaitan dengan masalah G30S telah menjadikan peristiwa ini menjadi peristiwa sejarah yang sangat kontroversial, bahkan paling kontroversial dalam periode sejarah Indonesia modern.
Paling tidak ada lima teori berkaitan dengan peristiwa G30S ini. Menurut Elfahmi Lubis (2006: 67-70) menyebutkan teori-teori tentang G30S, yakni, (1) versi sejarah resmi pemerintah Indonesia, yang menjadi dalang peristiwa G30S adalah PKI, (2) masalah internal yang terjadi di dalam tubuh AD, (3) Presiden Soekarno sendiri yang menjadi dalangnya, (4) presiden Soeharto diduga sebagai dalangnya, dan (5) jaringan intelijen Central Intellegence Agency (CIA) dibalik gerakan tersebut.
Teori pertama adalah pendapat yang menyatakan bahwa dalang G30S adalah PKI. Pendapat ini dipakai oleh pemerintah pada masa Orde Baru, sebagai upaya legitmasi kekuasaan. Pendapat ini diperkuat dengan hadirnya pimpinan politik biro PKI, D.N. Aidit di pangkalan udara Halim Perdanakusuma pada tanggal 1 Oktober 1965, serta sejumlah anggota dan organisasi massa komunis di lokasi penguburan para jendral di lubang buaya. Selain itu ada pengakuan dari seorang PKI Nyoto dan D.N. Aidit sendiri, terlepas apakah pengakuan itu di bawah intimidasi atau tidak.
Teori kedua adalah teori yang menyatakan bahwa itu masalah internal yang terjadi di dalam tubuh Angkatan Darat (AD). Pendapat ini diusung oleh Ben Anderson dan Ryth Mc.Vey dalam sebuah makalah berjudul: A Preliminary Analysis of The Oktober 1, 1965 Coup In Indonesia. Menurut hasil riset Anderson dan Mc.Vey yang dikenal dengan cornel paper-nya diajukan setelah beberapa waktu setelah kejadian G30S yaitu tepatnya Januari 1966. Motif dari alasan ini adalah sekelompok perwira “progresif yang berasal dari Divisi Diponegoro merasa tidak puas dengan cara kehidupan mewah pimpinan AD di Jakarta yang dianggapnya tidak sesuai dengan semangat revolusi serta mangabaikan kesejahteraan anak buahnya. Pimpinan AD tersebut ingin “dibersihkan supaya politik Soekarno dapat dilanjutkan. Di samping itu mungkin ada tujuan lain, yaitu mencegah kudeta oleh pihak Dewan Jenderal.
Teori ketiga adalah pendapat yang menyatakan bahwa dalang G30S adalah Soekarno. Pendapat ini diusung oleh Anthony C.A. Dake, dalam bukunya In the spirit of the red banteng: Indonesa Communist Between and Peking yang mengajukan hipotesis bahwa Soekarno sendiri yang menyusun skenario G30S. Pendapat ini dilandasi adanya motif yang menggambarkan Soekarno sebagai orang yang egoistis dan haus kekuasaan, sehingga dia ingin menghapuskan oposisi militer. Amerika Serikat juga mencurigai adanya peran Soekarno atas peristiwa tersebut, terutama ketika kemuculannya di pangkalan militier Halim Perdanakusumah, perlindungannya terhadap pimpinan PKI, serta kegagalannya untuk menunjukan simpati atas terbunuhnya pada perwira tinggi AD.
Teori keempat adalah teori yang menyatakan bahwa dalang G30S adalah Angkatan Darat dan Soeharto, dimana pendapat ini diungkapkan oleh sosiolog dan sejarawan Belanda W.F. Wertheim, motif yang melatar belakangi pendapat ini adalah bahwa tujuan Soeharto adalah untuk menghancurkan PKI, menjatuhkan Soekarno dan menyingkirkan kubu-kubu lain dalam AD, serta menjadi pahlawan dan Presiden RI menggantikan Soekarno. Pendapat ini diusung juga oleh M.R. Siregar, Coen Holtzappel, serta Wimandjaja K. Litohoe.
Teori kelima adalah yang menyatakan bahwa dalang G30S adalah unsur asing (dalam hal ini adalah Amerika Serikat melalui CIA-nya). Pendapat ini diusung oleh Peter Dale Scott dan Teri Cavanagh. Alasan kuat teori ini adalah karena situasi internasional yang terjadi pada masa itu, yaitu adanya perang dingin dan pengaruh paham antara blok Barat yang dipimpin AS dengan kapitalisme-nya dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan komunisme-nya serta adanya kepentingan AS atas Indonesia yang sangat potensial bila dilihat dari sumber alamnya. Kecurigaan tersebut mencuat setelah ditemukannya dokumen Gilchrist. Isinya antara lain mengenai rencana serangan AS ke Indonesia yang ketika itu dianggap terlalu dekat dengan kekuatan Komunis internasional yaitu Soviet dan China. Dalam  harian Kompas (edisi 29 Januari 2008) dokumen itu juga disebut AS harus memberikan kesempatan kepada militer di Indonesia yang disebut "our local army friends" yang akan bekerjsama meredam kekuatan komunis di Indonesia.
Selain kelima hipotesis diatas ada pendapat lain yaitu tentang teori chaos yang menyatakan bahwa pelaku dari peristiwa kudeta tersebut tidak hanya satu. Soekarno dalam Pengumuman Pelengkap Nawaksara di Istana Merdeka pada 10 Januari 1967, menyebutkan bahwa paling tidak ada tiga unsur yang menyebabkan kudeta, yaitu (1) keblingeran pimpinan PKI (Partai Komunis Indonesia), (2) kelihaian subversi Neokolim (neo-kolonialisme dan imperialisme), (3) memang adanya oknum-oknum yang “tidak benar” (Soekarno, 2007: 257).  Landasan teori chaos ini adalah bahwa situasi yang terjadi pada masa itu sangat rumit, dan petunjuk dari masing-masing teori memiliki posisi dan argumentasi yang kuat, sehingga ada keterkaitan antara satu faktor dan faktor lain.
Pada proses peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, terdapat sebuah dokumen yang penting dan menjadi kunci peristiwa tersebut, yakni Surat Perintah Sebelas Maret atau yang lebih dikenal dengan Supersemar. Supersemar, merupakan satu hal lagi yang sampai sekarang masih menjadi kontroversi dalam sejarah Indonesia. Hal itu disebabkan dokumen yang menjadi landasan kelahiran Orde Baru telah hilang secara misterius. Adapun isi dari Supersemar adalah diberikannya wewenang dari Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk (1) mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannya Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/ Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi/ mandataris M.P.R.S, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi, (2) mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknja, (3) supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung djawab seperti tersebut di atas (Pambudi, 2006).
Isi dalam Supersemar itu adalah memerintahkan kepada Soeharto untuk mengamankan Pancasila, mengamankan UUD ‘45, menjaga stabilitas nasional dan menjaga keamanan Presiden Soekarno dan bukan pengalihan kekuasaan tapi hanya pemulihan keamanan (Okezonenews, 11 Maret 2008). Akan tetapi dalam perkembangannya terjadi berbagai macam kontroversi tentang naskah asli Supersemar. Sampai sekarang ada tiga naskah Supersemar yang beredar, dua versi seperti yang terdapat dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka, di mana Supersemar hanya terdiri dari satu halaman, dan versi ketiga adalah seperti yang terdapat dalam biografi Jendral M. Yusuf, di mana naskah itu terdiri dari dua halaman.
Pada dasarnya isi dari ketiga naskah tersebut sama, hanya ada perbedaan dalam hal penulisan. Adanya tiga naskah Supersemar sangat membingungkan masyarakat, timbul pertanyaan mendasar yang muncul “manakah di antara ketiga naskah tersebut yang asli?” pakar telematika dan Menpora saat ini (2013) Roy Suryo memberikan jawaban lewat analisa telematikanya, yaitu supersemar yang beredar selama ini semuanya adalah palsu. Penjelasannya, ketiga naskah diperbandingkan, dapat dilihat bentuk tanda tangan Presiden Soekarno, tata cara/justifikasi penulisan, rata kiri dan kanan pun berbeda, jarak antara penulisan Jakarta berbeda serta letak logo naskah pun berbeda (Okezonenews, 17 Januari 2008).
Kontroversi lain yang berkembang seputar Supersemar selain otentisitas naskah adalah tentang proses keluarnya Supersemar dan dampak dari keluarnya Supersemar. Tentang proses keluarnya Supersemar, kontroversi yang bererdar adalah tentang pertanyaan-pertanyaan “apakah Soekarno mengeluarkan Supersemar dengan tanpa tekanan?” (Pambudi, 2006). Banyak versi yang menyebutkan tentang proses lahirnya supesemar tersebut, pertaynaan yang selalu ada dibenak kita semua adalah, dimanakah teks asli supersemar itu?? 



Sumber: diambil dari sub bab Tesis penulis, yaitu “Analisis Pembelajaran Sejarah Isu-Isu Kontroversial di SMA”

Saat ini berprofesi jadi BTW, Kadang jadi BLOGGER, yang pasti jadi TEACHER dan semoga jadi WRITER;)