Thursday, December 19, 2019

Merayakan HUT “Kolonialisme” di Purbalingga



Tanggal 18 Desember, setiap tahunnya Kabupaten Purbalingga merayakan hari lahir. Sejak Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 1996, secara sah konstitusional tanggal itu legal di rayakan warganya. Bagi masyarakat Purbalingga, umumnya mereka menyambut baik, tentu saja, karena banyak event yang diadakan oleh Pemkab Purbalingga untuk menyambutnya. Dari pesta rakyat, nikah massal, Purbalingga Fair, dan masih banyak acara lainnya.
Jelas masyarakat bergembira. Namun, kegembiraan itu nampaknya berbanding terbalik dengan fakta sejarah yang sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan jiwa zaman (zeigest) bangsa Indonesia saat ini. Itulah yang saat ini dikampanyekan di sudut-sudut wilayah Republik Indonesia, yaitu membangkitkan spirit nasionalisme dan patriotisme warga negaranya.
Mungkin, spirit inilah yang sudah dilakukan oleh kabupaten-kabupaten disekitar Purbalingga sebelumnya, seperti Kabupaten Banyumas yang pada tahun 2016 sudah merubah hari jadinya dari 6 April menjadi 22 Februari. Begitupun Kabupaten Banjarnegara, yang tahun 2019 ini sudah sepakat mengganti hari lahir dari 22 Agustus menjadi 26 Februari. Ada Prof. Dr. Sugeng Priyadi sebagai aktor utama pergantian itu.
Bagaimana dengan Kabupaten Purbalingga? Nampaknya masih terlalu “nyaman” dengan tanggal 18 Desember. Lalu bagaimana latarbelakang pemilihan tanggal 18 Desember sebagai hari jadinya? Pemilihan tanggal itu berkaitan dengan peristiwa Perang Jawa atau Java Oorlog (1825-1830) pimpinan Pangeran Diponegoro. Dialah seorang Pahlawan Nasional yang ditetapkan pada tanggal 6 November 1973 melalui Keppres No. 87/TK/1973. Perang ini dianggap oleh Belanda sebagai peperangan paling menguras tanaga dan “kantong” mereka.
Di Purbalingga sendiri, perang ini dinamakan “Perang Biting”, berasal dari kata beteng atau banteng yaitu pertahanan dalam perang. Dalam puncak perang di Purbalingga itu, Pasukan Diponegoro melawan pasukan Belanda yang dibantu oleh penguasa lokal berhadapan di wilayah Kaligondang, Selakambang, Selanegara dan Cilapar. Perang Biting ini baru berakhir setelah tertangkapnya Pangeran Diponegoro pada tahun 1830.
Setelah Perang Jawa berakhir inilah, baru aneksasi berlangsung dari wilayah mancanegara Kasunanan Surakarta kepada pemerintah Kolonial Belanda. Era inilah yang boleh dikatakan sebagai, “penjajahan yang sebenarnya”. Karena sebelum itu, praktis pengaruh Belanda hanya pada suksesi kepemimpinan raja-raja Jawa.
Pengaturan administrasi wilayah oleh Belanda di tetapkan dengan Besluit Gouverneur General tanggal 18 Desember 1830 No 1, tentang pengambil alihan kekuasaan atas wilayah-wilayah Vorstenlanden / bekas wilayah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Salah satu wilayah yang terkena aturan itu adalah Kabupaten Purbalingga.
Mengacu pada tanggal 18 Desember 1830 itulah, secara adminstratif kekuasaan Kolonial Belanda di Purbalingga dan sekitarnya resmi ditancapkan. Jadi dengan kata lain, penetapan hari jadi Purbalingga ini mengacu pada pengambil alihan wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta oleh pemerintah Kolonial Belanda. Artinya, tanpa sadar, setiap tanggal 18 Desember, warga Purbalingga merayakan kekalahan Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro, yang notabene adalah pahlawan nasional dan sekaligus berpesta atas dikuasainya wilayah Purbalingga oleh Kolonial Belanda. Ironis.

Mari Berbenah
Penetapan hari jadi ini nampaknya didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh pemda Purbalingga yang bekerjasama dengan LPM UGM. Penelitian itu terbit pada tahun 1997, tepat satu tahun setelah Perda No. 15 Tahun 1996 tentang penetapan hari jadi. Dalam bukunya, Sejarah Lahirnya Kabupaten Purbalingga, nampaknya para peneliti tidak mau mengambil sumber-sumber lokal dalam kesimpulan penelitiannya. Dalam penelitian itu, menyebut bahwa, cikal-bakal Kabupaten Purbalingga sebelum ada penetapan definitif sebagai kabupaten, yaitu setelah Perang Diponegoro sulit ditemukan arsip atau dokumen sejarahnya (Hlm. 50).
Para peneliti hanya memaparkan sekilas tentang isi babad, tanpa mengambil sisi manfaatnya. Sebuah babad, meskipun banyak terkandung cerita dongeng atau fiksi, namun disatu sisi banyak “fakta” tersembunyi yang terus lestari turun-temurun. Karena menurut Prof. Taufik Abdullah, ketika sejarah kritis ingin ditulis, maka hal pertama yang harus dihadapi adalah mencari “fakta” dibelakang historiografi tradisional yang menentukan hayat “kewajaran sejarah”, dan tradisi lisan yang merupakan mirage of reality.
Pada intinya, jangan sampai kita merayakan sebuah hari jadi yang merupakan moment untuk menyalurkan pesta tahunan dan sebagai simbolisasi bahwa sebuah kabupaten telah berdiri namun ternyata hanya “pepesan kosong” belaka. Dalam memilih hari jadi, seharusnya berdasarkan data sekaligus kecocokan jiwa lokalitas masyarakatnya dan jiwa zaman yang menjunjung spirit nasionalisme dan patriotisme. Salah satu caranya dengan menggali fakta dibalik babad-babad yang mencerminkan jiwa kearifan lokal setempat.
Babad yang dimaksud adalah Babad Purbalingga, Babad Onje, Babad Jambukarang, dan Babad Banyumas. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Kabupaten Banjarnegara yang  merujuk pada Babad Kalibening sebagai salah satu sumber untuk merubah hari jadinya, dari 22 Agustus menjadi 26 Februari. Mengacu pada tanggal 26 Februari 1571, yaitu saat Jaka Kaiman menyampaikan gagasan untuk membagi kekuasaan menjadi 4 kadipaten, salah satunya adalah Banjar Patembakan (Banjarnegara).
Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan Purbalingga? mau sampai kapan Kabupaten Purbalingga merayakan hari “kolonialisme” Belanda ini? atau masih ingin melanjutkan tradisi merayakan kekalahan perjuangan pahlawan nasional Pangeran Diponegoro di Purbalingga? Seharusnya tidak. Mari berbenah bersama-sama, menggali akar sejarah lokalitas Purbalingga. Namun, kalau tetap berpesta dengan tanggal itu, maaf, saya sebagai putera asli Purbalingga, lebih baik menonton sambil ngopi saja!

Ini Adalah Postingan Terbaru