Merayakan HUT “Kolonialisme” di Purbalingga

Purbalingga Doeloe

arifsae.com - Tanggal 18 Desember, setiap tahunnya Kabupaten Purbalingga merayakan hari lahir. Sejak Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 1996, secara sah konstitusional tanggal itu legal di rayakan warganya. Bagi masyarakat Purbalingga, umumnya mereka menyambut baik, tentu saja, karena banyak event yang diadakan oleh Pemkab Purbalingga untuk menyambutnya. Dari pesta rakyat, nikah massal, Purbalingga Fair, dan masih banyak acara lainnya. Tapi tahun ini berbeda, karena pandemi, semua jadi sepi. Baguslah.

Kalau ada acara perayaan-perayaan itu, jelas masyarakat bergembira. Namun, kegembiraan itu nampaknya berbanding terbalik dengan fakta sejarah yang sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan jiwa zaman (zeigest) bangsa Indonesia saat ini. Itulah yang saat ini dikampanyekan di sudut-sudut wilayah Republik Indonesia, yaitu membangkitkan spirit nasionalisme dan patriotisme warga negaranya.

Mungkin, spirit inilah yang sudah dilakukan oleh kabupaten-kabupaten di sekitar Purbalingga sebelumnya, seperti Kabupaten Banyumas yang pada tahun 2016 sudah merubah hari jadinya dari 6 April menjadi 22 Februari. Begitupun Kabupaten Banjarnegara, yang tahun 2019 lalu sudah sepakat mengganti hari lahir dari 22 Agustus menjadi 26 Februari. Dibalik itu semua, ada Prof. Dr. Sugeng Priyadi sebagai aktor utama pergantian itu. Beliau guru akademik saya di bangku kuliah.

Lalu, bagaimana dengan Kabupaten Purbalingga? Nampaknya masih terlalu “nyaman” dengan tanggal 18 Desember. Sebenarnya, bagaimana latarbelakang pemilihan tanggal 18 Desember sebagai hari jadi Kapubaten Purbalingga? Pemilihan tanggal itu berkaitan erat dengan peristiwa Perang Jawa atau Java Oorlog (1825-1830) pimpinan Pangeran Diponegoro. Dialah seorang Pahlawan Nasional yang ditetapkan pada tanggal 6 November 1973 melalui Keppres No. 87/TK/1973. Bahkan, Perang Jawa ini dianggap oleh Belanda sebagai peperangan paling menguras tanaga dan “kantong” mereka.

Di Purbalingga sendiri, perang ini dinamakan “Perang Biting”, berasal dari kata beteng atau benteng yaitu pertahanan dalam perang. Dalam puncak perang di Purbalingga itu, Pasukan Diponegoro melawan pasukan Belanda yang dibantu oleh penguasa lokal (dalam hal ini saya harus jujur, bahwa Bupati Purbalingga waktu itu membantu pihak Belanda) berhadapan di wilayah Kaligondang, Selakambang, Selanegara dan Cilapar. Perang Biting ini baru berakhir setelah tertangkapnya Pangeran Diponegoro pada tahun 1830.

Setelah Perang Jawa berakhir inilah, babak baru penjajahan kolonial Belanda benar-benar dimulai. Karena Belanda di pihak yang menang, wilayah Kasunanan Surakarta harus diserahkan sebagian kepada pihak Belanda. Proses aneksasi berlangsung dari wilayah mancanegara Kasunanan Surakarta kepada pemerintah Kolonial Belanda, termasuk wilayah Purbalingga. Era inilah yang boleh dikatakan sebagai, “The Real of Colonial atau penjajahan yang sebenarnya”. Karena sebelum kemenangan Perang Jawa itu, praktis pengaruh Belanda hanya pada suksesi kepemimpinan raja-raja Jawa.

Penyerahan kekuasaan atau bahasa halusnya "pengaturan administrasi wilayah" oleh Belanda di tetapkan dengan sebuah surat dari Gubernur Jendral atau Besluit Gouverneur General tanggal 18 Desember 1830 No 1, tentang pengambil alihan kekuasaan atas wilayah-wilayah Vorstenlanden / bekas wilayah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta kepada Belanda. Salah satu wilayah yang terkena aturan itu adalah Kabupaten Purbalingga.

Mengacu pada tanggal 18 Desember 1830 itulah, secara adminstratif wilayah Purbalingga dan sekitarnya "resmi" terbentuk. Dari dokumen inilah, secara data, memang jelas sebuah kabupaten terbentuk secara yuridis. Argemen dokumen dari Belanda inilah pijakan utama penetapan hari jadi. Kalau istilah saya, pijakan "kolonialisme", hal ini karena kekuasaan Kolonial Belanda di Purbalingga dan sekitarnya resmi ditancapkan. Sama seperti Kabupaten Banjarnegara, tanggal 22 Agustus 1830 yang dijadikan hari jadi sangat berbau kolonialisme. Alasan itulah yang membuat kabupaten Banjarngera sekarang sudah merubahnya. Tentu dengan spirit dan jiwa zaman yang lebih nalar.

Jadi dari data 18 Desember inilah, dengan kata lain, penetapan hari jadi Purbalingga ini mengacu pada "serah terima" pengambil alihan wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta oleh pemerintah Kolonial Belanda. Artinya, tanpa sadar, setiap tanggal 18 Desember, warga Purbalingga merayakan kekalahan Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro, yang notabene adalah pahlawan nasional dan sekaligus berpesta atas dikuasainya wilayah Purbalingga oleh Kolonial Belanda. Ironis. Mengiris-iris...😂

Mari Berbenah Berubah

Penetapan hari jadi ini nampaknya didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh pemda Purbalingga yang bekerjasama dengan LPM UGM. Penelitian itu terbit pada tahun 1997, tepat satu tahun setelah Perda No. 15 Tahun 1996 tentang penetapan hari jadi. Dalam bukunya, Sejarah Lahirnya Kabupaten Purbalingga, nampaknya para peneliti tidak mau mengambil sumber-sumber lokal dalam kesimpulan penelitiannya. Dalam penelitian itu, menyebut bahwa, cikal-bakal Kabupaten Purbalingga sebelum ada penetapan definitif sebagai kabupaten, yaitu setelah Perang Diponegoro sulit ditemukan arsip atau dokumen sejarahnya (Hlm. 50).

Para peneliti hanya memaparkan sekilas tentang babad sebagai pengantar, tanpa mengambil isinya sebagai rujukan. Bagi para peneliti, data yang kuat adalah yang tertulis, dan yang tertulis itu adalah sumber-sumber dari Belanda. Sebuah babad, meskipun banyak terkandung cerita dongeng atau fiksi, namun disatu sisi banyak “fakta” tersembunyi yang terus lestari turun-temurun. Karena menurut Prof. Taufik Abdullah, ketika sejarah kritis ingin ditulis, maka hal pertama yang harus dihadapi adalah mencari “fakta” dibelakang historiografi tradisional yang menentukan hayat “kewajaran sejarah”, dan tradisi lisan yang merupakan mirage of reality.

Pada intinya, jangan sampai kita merayakan sebuah hari jadi yang merupakan moment untuk menyalurkan pesta tahunan dan sebagai simbolisasi bahwa sebuah kabupaten telah berdiri namun ternyata hanya “pepesan kosong” belaka. Dalam memilih hari jadi, seharusnya berdasarkan data sekaligus kecocokan jiwa lokalitas masyarakatnya dan jiwa zaman yang menjunjung spirit nasionalisme dan patriotisme. Salah satu caranya dengan menggali fakta dibalik babad-babad yang mencerminkan jiwa kearifan lokal setempat.

Babad yang dimaksud adalah Babad Purbalingga, Babad Onje, Babad Jambukarang, dan Babad Banyumas. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Kabupaten Banjarnegara yang  merujuk pada Babad Kalibening sebagai salah satu sumber untuk merubah hari jadinya, dari 22 Agustus menjadi 26 Februari. Mengacu pada tanggal 26 Februari 1571, yaitu saat Jaka Kaiman (Warga Utama II) menyampaikan wasiat dari mertuanya, yaitu Adipati Wirasaba (Warga Utama I) untuk membagi kekuasaan menjadi 4 kadipaten, salah satunya adalah Banjar Patembakan (Banjarnegara).

Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan Purbalingga? mau sampai kapan Kabupaten Purbalingga merayakan hari “kolonialisme” Belanda ini? atau masih ingin melanjutkan tradisi merayakan kekalahan perjuangan pahlawan nasional Pangeran Diponegoro di Purbalingga? Seharusnya tidak. Mari berbenah bersama-sama untuk berubah, dengan cara menggali akar sejarah lokalitas Purbalingga. Ada versi Ki Arsantaka, ada versi Adipati Wirasaba, ada versi Jambu Karang, manakah yang paling relevan? pembahasan ini kapan-kapan akan saya uraikan. (Kalau malas tidak menyerang. hehe..)

Nampaknya sampai saat ini, politic will dari pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak terdengar, masih tetap menggunakan 18 Desember. Jadi kalau masih merayakan HUT dengan tanggal itu, maaf, saya sebagai putera asli Purbalingga, lebih baik menonton sambil ngopi saja, dan mengucapkan selamat HUT "Kolonialisme" di Purbalingga...😁 Tarikkk sis.....[]

Mendapatkan Rekor MURI, Guru SILN Dinobatkan sebagai Penulis Catatan Harian Terlama

Piagam MURI Guru SILN

Mengawal Suara di Ladang Sabah, Catatan Pemilu Ketua KSK 04

Para Pekerja Migran Indonesia menyalurkan suaranya di Ladang Andamy, Sandakan, Sabah, Malaysia (9/4/2019)

Tanggal 21 Mei 2019 dini hari menjadi babak baru kehidupan berdemokrasi kita, tidak lain karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan pemenang Pemilihan Umum 2019. Hasilnya, Ir. H. Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang dari kompetitornya, H. Prabowo Subianto dan H. Salahudin Sandiaga Uno.

Prosentase kemenangan 55,50 % berbanding dengan 45,50 %. Hasil inilah cerminan dari proses panjang perjalanan pesta demokrasi kita. Segala upaya, biaya, daya, bahkan nyawa telah di berikan untuk mensukseskan pesta 5 tahunan ini.

Tercatat di data Kemenkes per 17 Mei 2019, bahwa 527 petugas KPPS meninggal dan 11.239 orang sakit. Tidak hanya didalam negeri pengorbanan itu diberikan, untuk menjaga setiap hak suara orang Indonesia, KPU membentuk Panitia Pemunguan Suara Luar Negeri (PPSLN) diberbagai penjuru dunia. Tidak mudah. Karena harus menembus berbagai birokrasi diberagai negara.

Salah satu PPSLN yang dibentuk di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan sebanyak 140.878 orang. Untuk TPS yang tercatat sebanyak 26 dan Kotak Suara Keliling (KSK) sebanyak 433 pada tujuh distrik, yaitu Sandakan-Kinabatangan, Kudat, Keningau, Labuan, Beafourt-Sipitang, Bandar Kota Kinabalu 1 dan 2.

Segala tantangan dan hambatan menjadi kendala tersendiri ketika melaksanakan pemilu di luar negeri. Tidak seperti di Indonesia, orang-orang Indonesia yang berada di Sabah telah bercampur dengan penduduk lokal maupun orang Filiphina yang terkadang kita sukar membedakaanya. Dan masih banyak tantangan lainnya.

Tantangan di Ladang

Hari Minggu, 7 April 2019 berkumpul para petugas KSK diseluruh Distrik Sandakan-Kinabatangan di Hotel Livingston, Sandakan. Tujuannya tidak lain mengambil logistik dan kotak suara untuk melakukan pemungutan suara esok harinya.

Pengambilan berjalan lancar, namun ada beberapa kendala. Salah satunya adalah terbakarnya mobil pengangkut KSK yang baru diambil di Sandakan. Peristiwa ini juga saya lihat sendiri, betapa api begitu ganas melumat segala isi, termasuk  mobilnya. Untung saja kawa saya selamat. Kejadian ini terjadi di jalan Jalan Sapi Nangoh-Paitan yang tujuannya akan dibawa ke wilayah kerja Perusahaan Sawit IJM dan Meridian.

Jarak tempuh yang jauh dan human eror menjadi penyebab utamanya. Perjalanan dari pedalaman sawit ke Bandar Sanadakan membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 12 jam perjalanan. Sungguh melelahkan. Sayangnya, di Indonesia sendiri peristiwa ini sudah dijadikan lahan penyebaran hoax.

Berbagai berita negatif dan berbau fitnah tersebar karena berita ini. Padahal peristiwa ini murni karena human eror. Dan sudah ditindak lanjuti oleh KPU RI untuk mengganti segala logistik yang terbakar.

Itu hanya salah satu contoh nyata, betapa pemilihan umum diluar negeri tidaklah mudah. Kerja yang berat ditambah isu yang terus menyerang menjadi ujian tersendiri. Seperti kisah saya sendiri, yang harus menempuh jalanan jauh dan berbatu untuk melayani hak suara mereka.

KSK yang saya pimpin adalah KSK 04 yang terletak di Perusahaan sawit Terusan 2 Estate dibawah naungan Wilmar Plantition. Selain itu, saya harus membantu kawan lainnya di ladang-ladang kecil. Seperti ladang Andamy, Kamansi Dua, dan Hiew Syn Kiong. Dan pemungutan suara itu tidak bisa dilakuakan dalam 1 hari.

Kami diberikan kesempata selama 3 hari untuk keliling ke ladang-ladang sawit itu. Udara panas, dan jarak yang jauh menjadi suguhan wajib. Terlebih lagi ladang kecil, yang terkadang hanya berpenghuni 20-40 orang Indonesia. Namun, mereka punya hak yang sama, selama dia bisa menujukan identitas sebagai Orang Indonesia, maka mereka berhak menentukan pilihannya.

Mereka punya hak untuk mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan ini. Disini, mereka hanya mencolos 2 surat suara, yaitu suara pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan DPR-RI. Banyak dari mereka yang tak paham, siapa orang yang didalam surat suara itu. Namun, dengan sosialisasi kecil-kecilan, semua berjalan lancar.

Tugas kami selesai ketika penyerahan kembali kotak suara ke Sandakan untuk kemudian dihitung di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu, Sabah. Tepat tanggal 17 April 2019 penghitungan suara dilakukan. Jarak dari Sandakan ke Kota Kinabalu sekitar 300 km, dan membutuhkan waktu 5-6 jam perjalanan. Di sana, semua petugas TPS dan KSK berkumpul menjadi satu untuk tujuan yang sama, yaitu rekapitulasi hasil dari pemungutan suara di ladang-ladang.

Terhitung 3 hari kami semua melakukan kegiatan itu, saya sendiri memulai jam 17.00 sore hingga selesai jam 01.00 dini hari. Waktu 7 jam itu hanya 2 surat suara, bisa dibayangkan betapa lelahnya kawan-kawan petugas yang ada di Indonesia karena menghitung 5 surat suara.

Selama proses 3 hari penghitunga suara, dihasilkan 87.227 orang Indonesia menggunakan hak pilihnya dari DPT 140,878. Suara untuk pasangan calon 01 sebanyak 71.109 orang dan pasangan calon 02 sebanyak 15.555 orang, sedangkan sisanya suara tidak sah. Artinya partisiasi orang Indonesia di Kota Kinabalu sebanyak 61,9 %. Prestasi dari partisipasi ini menjadi tanda selesainya tugas kami.

Kembali ke Indonesia Raya

Setelah semua pesta demokrasi ini selesai, bangsa Indonesia harus kembali berdaulat. Jhon Locke pernah mengatakan bahwa, kedaulatan rakyat pada hakikatnya sejalan dengan arti dan makna demokrasi, yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kedaulatan rakyat inilah yang menjadi kekuasaan tertinggi di negara demokrasi.

Ini menjadi penting, karena kewajiban kita untuk selalu merawat kedaulata rakyat yang hampir lelah diserang bertubi-tubi akibat diserang isu-isu hoax yang berpotensi memecah belah bangsa. Pasca pemilu 2019 ini, semua pihak harus kembali pada persatuan, membangun Indonesia secara bersama-sama, dalam bingkai Indonesia Raya.[]

Ayo Kita Pulang, Nak...Catatan Kecil Guru Ladang Sawit, Sabah-Malaysia

Bersama Anak-Anak Terusan 2

arifsae.com - Kita tidak pernah bisa memilih darimana kita dilahrkan. Dari orang tua seperti apa, atau dari lingkungan mana. Karena itu semua adalah hak “prerogratif” Tuhan. Tugas kita adalah berusaha menggapai harapan, cita dan asa yang kita impikan, karena sukses merupakan pertemuan antara persiapan dan kesempatan.

Itulah yang menjadi harapan saya. Disini. Di belantara himpitan Pohon Sawit, yang membentang dari ujung hingga ujung Negeri Sabah, Malaysia. Negeri Sabah merupakan wilayah negara bagian dari Kerajaan Malaysia yang termasuk kedalam 13 negara bagian dalam persekutuan Malaysia. Wilayah ini merupakan wilayah terbesar kedua, setelah Sarawak, dalam bagian persekutuan itu. Julukan untuk menggambarkan wilayah ini adalah Negeri di Bawah Banyu (Land Below the Wind).

Di rimbunnya Pohon Sawit Negeri Sabah telah menyimpan berbagai harapan dan kesempatan dari anak-anak “kandung” Indonesia. Iya. Di belantara sawit itu, lahir anak-anak Indonesia yang tak tahu jati diri mereka. Sebagian besar, mereka lahir karena mengikut orang tua yang memilih menjadi Buruh Migran Indonesia (BMI) di Sabah. Ada yang berdokumen resmi secara legal, namun lebih banyak yang illegal. Mereka datang lewat jalur “Tikus”.

Malaysia merupakan negara favorit bagi para BMI ini. Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2018, Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia hampir mencapai 3 Juta jiwa. Belum lagi yang tidak resmi. Dari data itu, kita bisa membayangkan berapa banyak orang Indonesia yang mengais rizki di negeri Jiran ini.

Jumlah TKI di Malaysia ini adalah yang terbesar di dunia. Meski banyak dijumpai kekerasan dan kasus, namun tidak bisa disangkal, Malaysia masih menjadi favorit bagi para pemburu kerja dari Indonesia. Alasan yang paling utama adalah faktor Ringgit. Mereka rela meninggalkan Indonesia demi setumpuk materi, dengan secara tidak langsung menelantarkan pendidikan anak-anak mereka.

Pendidikan mereka terlupakan. Ini disebabkan karena di Sekolah Kebangsaan Malaysia, tidak menerima orang-orang yang “berpassport”, apalagi mereka yang ilegal. Sehingga, puluhan ribu anak-anak Indonesai tak bisa menikmati lezatnya bangku sekolah. Salah satunya tentu diwilayah Sabah ini. Itulah mengapa, pemerintah hadir bagi anak-anak Indonesia di Sabah.

Menebar Serpih Asa

Peran pemerintah Indonesa untuk memenuhi pendidikan warga negaranya berlandas komitmen global untuk mencapai sasaran Education for All, yaitu sebuah gerakan untuk memberikan “pendidikan untuk semua”. Pemerintah juga mengeluarkan PP No. 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar antara 7-15 tahun untuk mengenyam pendidikan wajib 9 tahun, tidak terkecuali mereka yang berada di luar negeri.

Proses pemberian layanan pendidikan di Malaysia tidak mudah, butuh proses yang panjang. Proses itu bahkan sudah dimulai dari era Presiden Megawati Sukarnoputeri pada tahun 2003 silam, dan baru terrealisasi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2006. Dalam kesepakatan Annual Consultations 2006, disetujui akan dikirimnya guru-guru dari Indonesia untuk anak-anak di perkebunan Sawit.

Dari kesepakatan itu, dibentuklah sebuah LSM Humana Child Aid Society tahun 2006. Namun, dilihat dari perkembanganya, hasil output (ijazah) dari Humana tidak bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Indonesia. Hal ini tentu disebabkan “kurikulum” yang digunakan Humana bukan kurikulum Indonesia, melainkan menggunakan kurikulum Malaysia.

Dari keadaan itu, maka secara tidak langsung mendorong terbetuknya Sekolah Indonesia. Dengan surat dari Kementerian Luar Negeri bernomor 120/DI/VI/2008/02/01 tertanggal 16 Juni 2008, yang meminta pada Kementerin Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendirikan sebuah sekolah Indonesia di Kota Kinabalu (Red: Ibu Kota Sabah). Hingga akhinrya, pertanggal 1 Desember 2008, diresmikan dan mulai berjalan secara operasional Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK).

Dalam perkembangannya, SIKK hanya bisa melayani anak-anak Indonesia yang berada disekitar Kota Kinabalu dan sekitarnya. Sedangkan anak-anak yang berada di ladang-ladang Sawit belum terjamah. Sehingga dicari sebuah solusi untuk menyediakan akses pendidikan untuk meraka. Karena semangat inilah, didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Pusat Pembelajaran Masyarakat (PPM), kalau dalam bahasa Inggris nya, Community Learning Centre (CLC).

Lewat perjanjian antara Presiden SBY dan PM Najib Tun Razak, dalam The 8th Annual Consultations di Lombok pada 20 Oktober 2011 ditanda tangani sebuah kesepakatan secara legal dan formal tentang pendirian CLC tersebut dan efektif berlaku mulai tanggal 25 November 2011.

Pada akhir 2018, sudah didirikan 114 CLC Sekolah Dasar (SD) dan 45 CLC Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tersebar diseluruh pelosok penjuru Ladang-Ladang Sawit di seluruh Sabah. Kesempatan inilah yang membuat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Tujuan utama dari program ini tentu tidak lain dan tidak bukan adalah, mengembalikan mereka ke Indonesia. Mengejar mimpi, meraih cita-cita dan menggapai kesuksesan.

Menuju Puncak Cita

Saya teringat pepatah, Harimau tidak akan mendapatkan mangsa apabila tidak keluar dari sarangnya. Begitupun dengan saya, harus keluar “sarang” untuk mendapatkan “mangsa”. Iya, sejak 2017 saya ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia menjadi salah satu bagian dari ratusan guru-guru Indonesia yang ditugaskan di CLC-CLC di Sabah.

Tantangan baru yang saya temui tentu tidak akan didapatkan di Indonesia. Ini luar negeri. Ini Malaysia. Ini Sabah. Bahkan, kata kawans saya, “Sabah Keras”. Keras karena disini suhu bisa sangat panas. Bahkan, pernah mendekati 35 derajat Celcius. Keras karena rumah-rumah guru tidak semewah rumah di Indonesia. Jangan membayangkan Sabah seperti wilayah Semenanjung dengan Menara Peronasnya.

Kami, guru Indonesia yang berada di Sabah mendapatkan fasilitas dari Company atau pihak ladang. Kata kawan saya, “Fasilitas yang akan didapat tergantung amal dan perbuatan di Indonesia.” Joks semacam itu kadang membuat kami terawa, memang ada benarnya. Kalau company itu besar, kemungkinan fasilitas juga baik. Namun apabila company itu kecil, bisa dipastikan, hanya pasrah dan doa yang menyertai langkah.

Misalkan, ada yang rumahnya dari kayu dan rusak. Ada yang tanpa sinyal sama sekali. Ada yang listrik hanya 6-8 jam sehari. Bahkan ada yang perjalanan dari jalan besar utama ke rumah menempuh 2 jam. Bagaimana kami memenuihi kebutuhan? Untuk memenuhi kebutuhan kami keluar ladang untuk ke kota (Bandar). Kalau ada toko (kedai) itu bisa menjadi alternatif, tentu dengan harga yang lebih mahal.

Lalu, sekolahannya seperti apa? Sekali lagi, jangan membayangkan sekolah di Indonesia. Kondisi sekolah hampir sama dengan rumah, tergantung Company. Namun ada beberapa perbedaan antara CLC satu dengan lainnya, yaitu jam belajar. Hal ini disebabkan karena harus berbagi jam dengan Humana. Apabila di ladang itu ada Humana, makan bisa dipastikan proses belajar CLC dilakukan siang hari, antara jam 14.00.-17.00 waktu Sabah. Namun, apabila diladang itu tidak ada Humana, pembelajran bisa dilakukan pagi hari.

Kondisi bangunan pun tidak bisa disama ratakan. Ada yang hanya dari kayu, ada juga yang sudah bertembok. Terkadang, yang membuat kami merasa “special” disini karena dituntun untuk menjadi manusia setengah “dewa”. Mengapa? Karena kami harus tau segalanya. Dari urusan sekolah sampai kemasyarakatan. Secara administrasi kami dianggap selayaknya sekolah umum di Indonesia, yang mendapatkan Dana Operasional, menginput Dapodik dan tentu beban se-abreg yang menimpa kami. Dari Kepala Sekolah, Guru, Tata Usaha, kantin, bahkan petugas pembersih jadi satu.

Belum lagi, kami harus menempuh ke Tempat Kegiatan Belajar (TKB), semacam cabang dari CLC, untuk belajar disana. Tidak tanggung-tanggung, puluhan kilometer harus kami tempuh untuk sampai di TKB-TKB itu. Ditambah karena disini kekurangan guru, kami harus meng-handle mata pelajaran yang bukan menjadi passioan kami. tapi itulah keadaan disini, lingkungan dan kondisi geografis yang memaksa kami untuk menikmatinya. Termasuk menikmati proses belajar dengan anak-anak BMI ini.

Kami harus benar-benar memulai dari awal, karena sebagian mereka lahir di Sabah. Tidak tahu kekayaan budaya yang ber-bhinneka di Indonesia. Mereka hanya mengenal asal mereka dari sukunya. Mereka menyebut “suku” dengan sebutan “bangsa”. Apabila ada pertanyaan, “Apa Bangsa kamu?”, mereka akan menjawab, “Bangsa saya Bugis, Bangsa saya Timor, Bangsa saya Jawa.”

Tapi itulah tugas kami disini. Mengenalkan “kecantikan” Ibu Pertiwi, dan membujuk mereka untuk kembali dan membangun negeri. Dengan proses pembelajaran yang seadanya, kami mencoba memaksimalkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk menggajak mereka kembali ke Indonesia, tentu dengan jalan melanjutkan sekolah di Indonesia. Salah satu caranya dengan program beasiswa.

Meraih Segudang Bahagia

Saat ini, sudah ratusan siswa yang dikembalikan ke Indonesia dengan berbagai program beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa repatriasi Sabah Bridge dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Sudah banyak dari alumnus-alummnus CLC di Sabah yang melanjutkan sekolahnya di Indonesia, bahkan sampai perguruan tinggi.

Sejak tahun 2015-2018, sudah ada 453 peserta didik yang melanjutkan sekolah diberbagai penjuru sekolah di Indonesia. Bahkan sudah ada yang sampai perguruan tinggi bergensi di dalam dan luar negeri. Itulah kebanggaan dan kebahagian tertinggi kami sebagai guru ladang di Sabah, Malaysia ini.

Saya sendiri bertugas di CLC SMP Terusan 2, lokasi yang bernaung di Company Wilmar ini memberikan fasilitas yang memadai. Proses pembelajaran dilakuakn sore hari, karena paginya digunakan oleh Humana. TKB yang CLC Terusan 2 miliki ada 3, TKB Andamy, TKB Terusan 1 dan TKB Rumidi. Dan saya menjadi “pengelola”, semacam kepala sekolah mini dari CLC Terusan 2 sejak 2017 hingga kini (2019).

Meski dengan fasilitas yang serba terbatas, kami selalu menggaungkan dan mengajak mereka untuk selalu berusaha dan membuka mindseet mereka. Minimal, mereka harus berusaha lebih baik dari orang tuannya yang bekerja sebagai BMI di Sabah. Mereka bisa. Mereka mampu. Mereka mau untuk pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Begitulah. Hak-hak mereka sebagai warga negara tetap berusaha dipenuhi untuk mengenyam pendidikan. Sehingga mereka bisa memanen hasilnya kelak, menyimpannya dalam setumpuk gudang bahagia. Tentunya untuk turut serta berkontribusi membangun Indonesia. Tidak ada jalan lain, saat ini, kami sebagai guru, mempunyai kata-kata sakral, “Ayo kita pulang, Nak…”[]

Ini Nama-Nama CLC SD Se-Sabah dan Sarawak

Lambang Sekolah Dasar

aifsae.com - Dulu saya pernah memposting nama-nama CLC SMP beserta TKB nya DISINI. Kali ini saya akan membagikan nama-nama Comunity Learning Centre (CLC) SD yang ada di Sabah dan Sarawak, Malaysia. CLC merupakan sekolah Indonesia yang sengaja di dirikan untuk menampung para anak-anak Indonesia di Sabah terutama anak-anak usia Sekolah Dasar.

Oke, langsung saja berikut nama-nama CLC SD Se-Sabah dan Sarawak, yang sampai saat ini (Update 23 Januari 2019) berjumlah 113 CLC.

1. CLC 25 LADANG CEPAT-KPD
2. CLC LADANG LUMADAN
3. CLC ST. FRANSISKO YASINTA
4. CLC BUDI LUHUR 1 BIAH
5. CLC BUDI LUHUR BINGKOR
6. CLC GOOD SAMARITAN
7. CLC ILHAM INASA
8. CLC JAVA ETANIA MATAKANA
9. CLC SERAT BANGSA MAWAU
10. CLC SLDB DALIT
11. CLC SLDB INANDUNG
12. CLC BUDI LUHUR 2 ASBON
13. CLC PASIR PUTIH
14. CLC SERAT BANGSA LADANG BONGAWAN
15. CLC FANTASI GENERASI
16. CLC SERAT BANGSA LADANG LANGKON
17. CLC BHINEKA TUNGGAL IKA
18. CLC CINTA MATA
19. CLC ST.THOMAS
20. CLC RUMAH AGAPE 
21. CLC SD CEMPAKA 
22. CLC GAMBEN 
23. CLC NUSA BANGSA 
24. CLC UNITED MALACCA 1&2
25. CLC UNITED MALACCA 3&4
26. CLC MATAKANA
27. CLC SERAT BANGSA LADANG KIMANIS
28. CLC TUNAS HARAPAN BANGSA
29. CLC TENOM 
30. CLC SOOK OIL PALM
31. CLC KOTA BELUD 
32. CLC LADANG ONG YAH HO 
33. CLC LADANG RESORT 
34. CLC SABAH TEA 
35. CLC SD DALIT OIL PALM MILL (DOP)
36. CLC SERAT BANGSA PITAS
37. CLC ARUS SAWIT 2
38. CLC PERDANA TELUPID
39. CLC ST. JOSEPH PAPAR 
40. CLC FELCRA ESTET PERTAMA
41. CLC KAMPUNG MELAYU SULAIMAN 
42. CLC LADANG ANDAMY 
43. CLC LADANG KARANGAN ESTATE 
44. CLC LADANG MASANG 
45. CLC MONSOK PALM OIL MILL
46. CLC NUSANTARA 
47. CLC PAHANG 2
48. CLC SERAT BANGSA TONGOD
49. CLC SRI LIKAS MEWAH 
50. CLC LADANG ABEDON KRETAM
51. CLC ARUS SAWIT
52. CLC SERAT BANGSA GOMANTONG
53. CLC ARUNAMARI 
54. CLC BUKIT SEGAMAHA 
55. CLC CERDAS
56. CLC GRACE CENTRE 
57. CLC HANIM 
58. CLC KIM LOONG 
59. CLC KUARI 3 GUMGUM 
60. CLC LADANG SUTERA 
61. CLC SD SUNGAI MENANGGOL
62. ÇLC TIMORA
63. CLC KEMAJUAN INSAN INANAM
64. CLC CAHAYA TAGAS 
65. CLC DUTA
66. CLC KRETAM SAPAGAYA 
67. CLC LADANG NAK 
68. CLC PKPS JAGOHARMONI 
69. CLC PKPS IRAT 
70. CLC SD PROLIFIC
71. CLC SUNGAI SEGAMAHA 
72. CLC SAKILAN DESA
73. CLC LADANG SUNGAI KAWA 
74. CLC AL ALAQ 
75. CLC AUMKAR
76. CLC HIDAYATULLAH SEGARIA
77. CLC HOLY TRINITY
78. CLC KOKO INTAN
79. CLC LAMSOON
80. CLC LEMBAH DANUM 
81. CLC SD PUTERA BANGSA 
82. CLC SERAT BANGSA BONGALIO
83. CLC SLDB APAS BALUNG 
84. CLC TECK GUAN 
85. CLC SERAT BANGSA LADANG BAGAHAK
86. CLC SERAT BANGSA LADANG SEBRANG
87. CLC SERAT BANGSA KALABAKAN
88. CLC SILIM 2
89. CLC TAMACO CENTER
90. CLC SLDB LITANG
91. CLC BENTA BELIAN
92. CLC SD WINSOME 
93. CLC LACAK FIDELITY
94. CLC LADANG TAMACO
95. CLC TUNAS PERWIRA
96. CLC BIMA SAKTI BALUNG RIVER
97. CLC KRETAM SILIMPOPON 
98. CLC PELITA BANGSA LKSK 
99. CLC SD FGV BAIDURI AYU 
100. CLC SD FGV CENDRAWASIH
101. CLC SD FGV EMBARA BUDI
102. CLC SD FGV FAJAR HARAPAN 
103. CLC SD FGV GEMALA PURA 
104. CLC SD FGV HAMPARAN BADA 
105. CLC SD FGV JERAGAN BESTARI
106. CLC SD FGV KEMBARA SAKTI 
107. CLC SD FGV SAHABAT 46 
108. CLC INDRA SABAH
109. CLC BAMBU KUNING 
110. CLC BUKIT TAJAM
111. CLC YUWANG TINGKAYU
112. CLC SELANGAN BATU
113. CLC SJI

Data ini di dapat dari informasi group tertutup penulis di Sabah

Masuk Nominasi Pemenang Lomba Jurnalistik Pendidikan Keluarga 2018

Nominasi

arifsae.com - Beberapa waktu yang lalu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Dirjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud mengadakan lomba Jurnalistik tentang keluarga. Ada tiga jenis lomba, pertama Feuture, Opini dan Berita. Nah, saya mengikuti lomba Opini dikoran. Penasaran, karena tahun lalu saya ikut tapi belum berhasil.

Tahun ini saya coba lagi, kali ini tulisan saya dimuat di RMOL.co. Tulisainnya bisa dilihat DISINI. Sebenarnya saya ikutkan tullisan opini dikoran 5 buah, tapi hanya satu yang lolos nominasi. Mungkin secara aturan tidak memungkinkan satu orang mendapatkan dua nominasi.

Dan pada tanggal 9 September 2018 ini para dewan juri mengumumkan hasil lomba nya. Dewan juri lomba berasal dari kalangan jurnalis, akademisi dan penggiat pendidikan keluarga. Sebut saja, redaktur senior LKBN Antara Zita Meirina, Pakar Pendidikan Karakter yang juga penulis opini aktif di Harian Kompas Doni Koesoema, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati, Chief Content Officer Selasar Arfi Bambani.

Saingannya berat, dari informasi, yang mengikuti lomba Opini mencapai 323 naskah, yang berasal dari 26 provinsi. Dan yang mendapatkan nominasi hanya 34 saja. Dan, alhamdullilah, saya ikut bagian dalam menyumbangkan gagasan. 

Dapat Nominasi

Tapi saya tidak berharap terlalu banyak, karena saingannya sangat ketat. Mereka berasal dari berbagai kalangan, ada yang berprofesi sebagai dosen, aktivis, guru, pokoknya ngeri-ngeri saingannya. Bagi saya pribadi, mencapai titik ini saja saya sudah senang. Tapi harapan itu masih ada. Optimis itu perlu.😅

Rencananya, para nominator akan di undang ke Jakarta untuk menghadiri Apresiasi Pendidikan Keluarga pada 24-26 Oktober 2018. Dalam kesempatan itulah, akan diumumkan tiga orang pemenang, dan 7 juara harapan lomba. Semoga bisa hadir kesana dan mendapatkan yang terbaik. Aamiin.

Pengumuman nominator lomba silahkan lihat DISINI.

Mengakhiri Ekspolitasi Politik Pada Anak

Satelitpos 14 Juli 2018

Momentum Reformasi Dunia Pendidikan

Kesenian